david KOTA SERANG, kulonnews.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa pendanaan untuk program makan bergizi gratis hingga Ibu Kota Negara (IKN) selama lima tahun ke depan di kabinet Prabowo-Gibran tidak memiliki masalah. Pernyataan ini berdasarkan kajian dari tim Kementerian Koordinator Marves, yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun untuk program tersebut dan pembangunan tol Sumatera, dengan menjaga defisit APBN di level 2,5 persen.
“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat (5/7/2024). “Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” lanjutnya seperti dikutip dari Antara.
Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar anggaran tersebut terealisasi. Dengan begitu, program unggulan Prabowo dan Gibran soal makan bergizi gratis bisa berjalan serta program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti IKN, bisa dituntaskan. “Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah menyepakati pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) secara bertahap, dengan alokasi anggaran Rp71 triliun untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo pada 2025.
“Kami telah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan timnya, untuk memberikan clarify (klarifikasi) terkait Program Makan Bergizi Gratis akan fit dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
“Pak Prabowo menyetujui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama 2025 disepakati alokasi Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” ujarnya, dipantau dari Breaking News Kompas TV.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis itu sudah masuk dalam postur defisit RAPBN 2025, yang sebesar 2,29 hingga 2,82 persen. “Angka 71 itu bukan on top di atas itu (range deficit), tapi sudah di dalamnya,” ucapnya.
Ia menjelaskan, selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih, dalam perumusan RAPBN bersama DPR. Sehingga memberi kejelasan dan tidak ada spekulasi tentang penyusunan anggaran.
“Tidak ada gap antara RUU (APBN) yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program priotitas yang ingin dan akan dilaksanakan pemerintahan baru terpilih Prabowo Subianto,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Prabowo sudah menyetujui asumsi makro yang disusun oleh pemerintah saat ini, termasuk Sri Mulyani. Airlangga mengungkap, pihaknya bersama Sri Mulyani telah bertemu dengan Prabowo bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
“Telah ada pertemuan antara pemerintah, dengan presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, saya, Bu Menkeu, Mas Thomas Djiwandono, presiden terpilih dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco sudah melakukan rapat. Dalam rapat itu dijelaskan kondisi ekonomi dan RAPBN 2025,” kata Airlangga.
“Dalam rapat tersebut, pemerintah dan presiden terpilih pada prinsipnya setuju dengan RAPBN dan asumsi makro yang sedang dalam pembahasan dengan DPR dan masih ada tahapan dengan DPR yang akan berjalan,” ujarnya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengapresiasi keputusan Prabowo untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap, menjaga keberlanjutan APBN. Meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 hingga 2,82 persen.
“Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergizi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan,” kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).
Meskipun demikian, Said menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut. “Apakah ini lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lewat Kementerian Kesehatan karena bergizinya itu penting? Atau nanti lewat Kementerian Sosial?” kata Said.
Said memastikan, anggaran makan bergizi tidak akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sebab, program itu sudah disiapkan oleh pemerintah. “Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya,” ucap dia.
Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, mengatakan, detail dari pelaksanaan program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo-Gibran.
“Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal,” tutur Thomas, dalam konferensi pers bersama, Senin (24/6/2024).
Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR. “Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan,” katanya.
Dengan pelaksanaan program yang masih “dipikirkan”, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke K/L, atau justru disimpan di BA BUN. “Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu,” ucapnya.
