david KOTA SERANG – Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi sorotan terkait komitmennya melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam artikel opini yang ditulis Prabowo di Majalah Newsweek pada 12 Juni 2024, ia membahas program prioritasnya seperti makan siang gratis untuk anak-anak, namun tidak menyebut pembangunan IKN. Prabowo menyampaikan visi misinya setelah dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menegaskan bahwa secara politik, etika, dan hukum, tidak tepat jika IKN tidak dilanjutkan. Ia menyatakan bahwa Prabowo selalu mematuhi komitmen yang telah disampaikan.
“Kalau komitmen sudah disampaikan, Pak Prabowo tidak pernah tidak mematuhi komitmen tersebut,” ujar Habiburokhman kepada KompasTV, Senin (17/6/2024).
Ia juga menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran dan bagian dari visi misi yang disampaikan ke KPU RI.
Investor asing masih menunggu kepastian sebelum masuk ke proyek IKN Nusantara, mengingat sebagian besar dana pembangunan direncanakan bersumber dari investasi asing. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa investasi bergantung pada daya tarik proyek sesuai master plan yang ada. Ia optimis bahwa jika pembangunan berjalan sesuai rencana, investor asing akan tertarik.
“Kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik. Dan menurut saya mereka tertarik. Karena itu menjanjikan,” jelas Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Suharso juga mengoreksi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Suharso menjelaskan bahwa investor asing saat ini masih mengamati.
“Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see. Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun,” ujar Suharso.
Rapat kerja dengan Komisi VI DPR juga membahas bahwa belum ada investor asing yang menandatangani MoU dengan IKN, dan pemerintah berencana untuk melampirkan daftar perusahaan yang sudah menjalin kesepakatan setelah infrastruktur di klaster kedua selesai pada Agustus 2024.
Bahlil menjelaskan, “Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding). Membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong.”
