david PANDEGLANG – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan bahwa pemerintah akan terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin, termasuk di Kabupaten Pandeglang, meskipun sudah memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kelaparan.
Risma menegaskan bahwa Pilkada tidak bisa menjadi alasan untuk menghentikan penyaluran bansos kepada masyarakat miskin.
Selain itu, penyaluran bansos ini merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
“Jika mereka tidak bisa makan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah kamu berani bertanggung jawab? Orang miskin, terkadang sampai harus menggadaikan kartu bantuannya,” ujar Risma saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang pada Jumat, 14 Juni 2024.
Namun, Mensos Risma mengakui bahwa pemberian bansos yang dilakukan pemerintah saat ini belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan masyarakat
Ia juga sering menemukan kasus penerima bansos yang harus menggadaikan kartu bantuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
“Penerima bansos hanya mendapat Rp 400 ribu per bulan untuk satu keluarga yang terdiri dari empat orang. Itu pasti tidak cukup untuk 30 hari,” jelasnya.
Risma menegaskan bahwa penyaluran bansos tidak akan dipolitisasi meski memasuki masa Pilkada 2024.
Penyaluran bansos saat ini dilakukan melalui sistem transfer langsung.
“Bagaimana pengawasannya? Kami menyalurkan bansos melalui Pos dan bank, tidak melalui perantara lagi,” tutupnya
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, menegaskan bahwa pemerintah akan terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin, termasuk di Kabupaten Pandeglang, meskipun sudah memasuki periode Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Langkah ini diambil untuk mencegah kelaparan di tengah masyarakat.
Risma menyatakan bahwa Pilkada tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin.
Penyaluran bansos ini sangat penting bagi kebutuhan hidup masyarakat dan merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Nggak bisa makan, siapa yang nanggung? Ayo kamu berani nanggung? Orang miskin itu, saya kasih tahu ya, kadang kartunya itu sampai diagunkan atau digadaikan,” ujar Risma saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pandeglang pada Jumat, 14 Juni 2024.
Mensos Risma mengakui bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia sering menemukan kasus di mana penerima manfaat bansos harus menggadaikan kartu bantuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Penerima bansos itu cuma Rp 400 ribu loh mas sebulan, itu untuk satu keluarga, satu KK ada empat orang gimana? Ya pasti nggak sampai 30 hari juga sudah habis,” jelasnya.
Risma memastikan bahwa penyaluran bansos selama periode Pilkada 2024 tidak akan dipolitisasi.
Saat ini, penyaluran bansos dilakukan melalui sistem transfer langsung.
“Pengawasannya bagaimana? Kita menyerahkan bansos itu sudah menggunakan Pos dan bank. Udah nggak melalui orang lagi,” tandasnya.
