david Bebeja.online – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeklaim bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral jelang Pilkada 2024 dapat disanksi penurunan pangkat. Tenaga Ahli Mendagri, Suhajar Diantoro, menegaskan bahwa jika seorang ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas secara berulang, maka yang bersangkutan bahkan dapat disanksi lebih tegas.
“Apabila ada seorang pegawai yang pernah tak netral, dijatuhkan hukuman, itu ada yang turun pangkatnya, ada yang dilepaskan jabatannya,” kata Suhajar dalam diskusi bertajuk “Pilkada Damai 2024: Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif” yang dihelat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Rabu (5/6/2024).
Ia menyebutkan, penindakan bagi ASN ini merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk menentukan apakah tindakan ASN yang bersangkutan merupakan pelanggaran atau bukan.
Pengalaman sebelumnya, Bawaslu akan melaporkan hasil penelusuran mereka kepada pemerintah melalui satuan tugas khusus netralitas ASN. Satuan khusus ini sebelumnya diampu bersama antara Komisi ASN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Kalau nanti ada pemeriksaan Bawaslu, ada pegawai yang harus ditindak, akan ditindak,” ujar Suhajar.
Ia tak menampik bahwa salah satu bentuk ketidaknetralan ASN yang mungkin terjadi pada pilkada nanti akan berkaitan dengan distribusi bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi.
Suhajar menegaskan, UU Pilkada telah melarang pejabat, ASN, personel TNI/Polri, bahkan lurah atau kepala desa membuat kebijakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu pasangan calon.
“Apabila dia untungkan salah satu, maka Bawaslu dapat ambil tindakan,” kata dia. “Bansos kan hak rakyat dan dirancang tiap tahun anggaran. Ada hak rakyat dapat bansos, lewat program-program. Itu semuanya harus berjalan,” ujar eks Sekretaris Jenderal Kemendagri itu.
