david BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) memberikan penguatan pemberantasan Korupsi kepada kepala daerah se-Provinsi BENGKULU jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 mendatang.
Dikatakan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah Sumatera 1 KPK RI, Edi Suryanto, fokus pengawasan yang dilakukan pada tahun 2024 ini adalah penyaluran bantuan sosial (Bansos), dana pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD dan pemberian dana hibah.
“Bansos, Pokir, dan dan hibah hal yang rawan jelang Pilkada 2024. Ini titik fokus pengawasan kita,” ucap Edi.
Dijelaskan Edi, mekanisme penyaluran bansos tidak serta merta langsung diberikan. Mekanismenya, usulan dan pengajuannya dilakukan pada tahun sebelumnya. Sehingga begitu ada hibah yang secara diberikan secara mendadak, maka menjadi atensi dari KPK.
“Kalau ada dana hibah yang mendadak diberikan berarti ada masalah. Kita akan koordinasikan dengan APIP untuk audit. Kalau ada terindikasi penggunaannya menyalahi kita koordinasi dengan APH. Intinya, semua kepala daerah kami pantau penyalurannya,” ujar Edi.
Edi mengatakan, secara keseluruhan, pendampingan yang dilakukan KPK adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Untuk itu, dilakukan penguatan dengan seluruh kepala daerah. Tujuannya adalah mengingatkan dan meningkatkan komitmennya seluruh pemerintah daerah di Bengkulu terhadap upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi khususnya dalam tahun politik.
“Intinya adalah pencegahan tindak pidana korupsi makanya hadir kepala daerah, sekda, inspektorat dan staf inspektorat,” pungkasnya.
Selain itu, yang menjadi fokus pengawasan pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah dan pengurusan perizinan perusahaan karena kerap menjadi sumber suap menyuapkan.
“Perizinan kerap menjadi sumber suap sehingga fokus pengawasan kita di tahun 2024,” pungkasnya.
