JAKARTA – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengadakan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (2/5/2024) pagi di ruang kerja Mendagri.
Audiensi tersebut bertujuan untuk menjajagi kerjasama antara PWI dan Kemendagri dalam kampanye Pilkada Damai yang melibatkan 37 provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota, total 545 daerah yang akan diselenggarakan serentak pada 27 November mendatang.
Mendagri Tito Karnavian menilai bahwa suksesnya Pemilu Pilpres dan Pileg pada Februari lalu tidak lepas dari peran media, yang mampu mengawal jalannya pesta demokrasi nasional sehingga minim gesekan hingga pada selesainya gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Tito berharap media dapat menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, edukasi, dan kontrol sosial secara optimal.
Selain itu, media diharapkan mampu mengawasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, agar melaksanakan tugasnya secara adil dan independen.
Ketua Umum PWI, Hendry Ch Bangun, menyatakan bahwa keberhasilan PWI dalam mendatangkan tiga Calon Presiden untuk menyampaikan visi misi di hadapan anggota PWI dapat diterapkan juga untuk sosialisasi Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota.
Dengan meningkatkan kapasitas wartawan, terutama anggota PWI, diharapkan mereka dapat menghasilkan karya jurnalistik berkualitas sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Hendry juga mengungkapkan bahwa PWI berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan sosialisasi Pilkada Damai.
Dengan jumlah anggota PWI yang mencapai 22.000an yang tersebar di seluruh 38 provinsi, PWI memiliki kemampuan untuk turut serta dalam pesta demokrasi tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri didampingi oleh PLT Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir, PLH Kapuspen Aang Witarsa, dan Karo Hukum Chandra Purwonegoro. Sedangkan Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun didampingi oleh Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wakil Sekjen Raja Pane, serta beberapa pengurus lainnya.
Dengan adanya kerjasama antara PWI dan Kemendagri, diharapkan kampanye Pilkada Damai dapat lebih efektif disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai.